Moratorium Bukan Berarti Menghentikan Penerimaan CPNS

Kebijakan Moratorium CPNS yang didengungkan pemerintah menjadi 'mispersepsi' di kalangan masyarakat, mereka menganggap bahwa kebijakan moratorium diartikan sebagai kebijakan tidak melakukan perekrutan CPNS.

Memang pada masa awal memimpin Menpan RB, Menteri Yudhi telah mendengungkan kebijakan moratorium CPNS untuk alasan efisiensi anggaran, Namun, program moratorium ini bukan berarti menghentikan seluruh penerimaan PNS baru

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB) Yuddy Chrisnandi menjelaskan maksud program moratorium penerimaan PNS ini adalah menahan pertumbuhan jumlah PNS. Dengan demikian jumlah PNS yang keluar, baik karena pensiun, dipecat, maupun meninggal sama dengan jumlah PNS yang akan diterima.

Dengan kata lain, pemerintah tetap membuka lowongan PNS baru tahun ini dengan jumlah terbatas.
"(Tahun 2015) Masih bukaan penerimaan PNS baru, jadi zero growth. Misalnya yang keluar 100 ribu yang masuk nanti juga 100 ribu formasi. Jadi tidak dibuka secara besar-besaran, tetapi tetap dengan seleksi terbuka,"  Ungkapnya kepada wartawan Kapanlagi, Kamis, 2 April 2015.

Kebijakan zero growth CPNS diartikan sebagai "hanya merekrut CPNS baru untuk menggantikan PNS yang pensiun, dipecat, atau mengundurkan diri, sehingga tidak ada pertumbuhan pegawai".

Formasi CPNS 2015 yang akan dibuka akan melawati serangkaian seleksi ketat dengan seksama oleh pihak Kemenpan RB, tapi yang jelas formasi tenaga fungsional tertentu akan menjadi formasi yang banyak direkrut selain alokasi formasi tenaga pengajar (guru/dosen) dan tenaga kesehatan (dokter, bidan dan perawat)

Sebelumnya Menteri Yuddy menekankan bahwa tes CPNS bisa diikuti oleh seluruh kalangan, yang terpenting terus belajar dan berdoa supaya bisa lulus tes, katanya. Siapapun bisa menjadi CPNS, entah itu anak petani, anak lurah dan ataupun anak bupati, tambahnya. Sebagai bahan pembelajaran tes CPNS, direkomendasikan untuk mempelajari Paket LKIT.

Alasan Moratorium CPNS

Tersedotnya Dana Alokasi Umum diberbagai daerah untuk belanja pegawai memang menjadi fenomena yang mengarah pada kurang sehatnya anggaran, terutama anggaran Daerah - dan alasan ini adalah salah satu kenapa moratorium diberlakukan.


Dana Alokasi Umum ditujukan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Hanya ironisnya, tujuan pemerataan kemampuan keuangan daerah ini sendiri kurang tercapai. Daerah lebih banyak mengalokasikan DAU untuk belanja pegawai. Bahkan ada daerah yang juga kurang bijaksana yaitu menambah jumlah PNS Daerah untuk mendapatkan DAU yang lebih besar.

"Moratorium PNS ini sangat berguna bagi peningkatan kesejahteraan PNS. Pasalnya, dengan anggaran yang ada, para PNS bisa mendapatkan gaji dan tunjangan yang memadai" ungkap Yudhi.

Data lain yang dapat dicermati dari pengamatan APBD adalah besaran persentase belanja pegawai dalam APBD yang masih melebihi 50 persen. Belanja pegawai ada dalam jenis belanja tidak langsung seperti gaji pokok, tunjangan, kenaikan gaji berkala. Sedangkan belanja pegawai yang masuk dalam belanja langsung seperti untuk honor. Dapat kita bayangkan, betapa kurang idealnya APBD bila separohnya lebih sudah habis untuk belanja pegawai. Tingginya belanja pegawai tentu saja membawa konsekuensi logis kurang dapat dipenuhinya belanja modal yang notabene membawa manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Dapat kita bayangkan bagaimana Daerah mampu membiayai pembangunan dan pelayanan publik untuk menyediakan pelayanan dasar masyarakat bila sebagian anggarannya sudah terkuras untuk belanja pegawai.

Dari aspek penataan kelembagaan, moratorium CPNS dalam kerangka Reformasi Birokrasi, perlu didukung dengan pelaksanaan analisis jabatan (anjab) dan analisis beban kerja (ABK) secara tegas sebagai dasar pengadaan formasi dan rangkaian siklus manajemen kepegawaian. Formasi dan pengangkatan CPNS harus benar-benar bebas dari intervensi politik serta harus menerapkan merit system.

Dari aspek anggaran, Pemda perlu membatasi besaran DAU yang digunakan untuk belanja pegawai sekaligus membatasi besaran proporsi belanja pegawai dalam APBD. Pembatasan tersebut memberi ruang APBD dimanfaatkan oleh masyarakat. APBD perlu berorientasi pada belanja modal ataupun belanja barang dan jasa, yang manfaatnya dapat dinikmati masyarakat secara langsung. APBD yang lebih banyak berorientasi untuk belanja langsung menunjukkan komitmen Pemda untuk menyejahterakan rakyatnya.