Langkah Serius Pemerintah Wujudkan Reformasi Birokrasi

asncpns.com - Pada hari selasa (07/04/2015) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Yuddy Chrisnandi di Jakarta, menerima kunjungan  Duta Besar Georgia untuk Indonesia Zurab Aleksidze. Kunjungan ini merupakan courtesy call yang dilakukan oleh Duta Besar Asing untuk Indonesia ke Kementerian PANRB.

Pertemuan ini dijadikan ajang untuk berbagi informasi khususnya dalam bidang tata kelola pemerintahan di masing-masing negara seperti One Stop Service (OSS), Businees Process dan e-goverment.

Dalam pelaksanaan One-Stop Service dalam satu area di Georgia sudah terdapat jenis 300 pelayanan lengkap. Hanya dengan menggunakan ID Card saja setiap pelayan bisa selesai hanya dalam waktu 30 menit. Menteri PANRB Yuddy Chrisnandi memberikan pujian terhadap penerapan OSS di negara Georgia tersebut, dan hal ini bisa dijadikan sebagai bahan pembelajaran uintuk Indonesia khususnya dalam pelayanan publik. “Kita dapat saling mengunjungi dan melakukan study untuk meningkatkan pelaksanaan One Stop Service di Negara masing-masing,” ujarnya

Dikatakan bahwa saat ini Kementerian PANRB tengah mengembangkan kebijakan terkait business process pemerintahan untuk wujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Dalam hal ini pemerintah terlihat benar-benar serius dengan melakukan kerjasama dengan pelatihan Governance Business Process Training Course dengan Denmark.

Indonesia juga baru-baru ini telah menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dengan Korea Selatan mengembangkan sistem pemerintahan elektronik (e-government) dalam gerakan reformasi birokrasi.

Pemerintahan Korea Selatan juga telah berhasil dalam mewujudkan good governance terutama dalam bidang e-goverment serta pengelolaan tata kota yang diimbangi dengan keserasian alam, taman kota yang indah dan sungai bersih yang menjadi andalan utama pariwisata di Korea Selatan. Dalam Sistem Birokrasi, Korea Selatan mendapat pengakuan PBB sebagai sistem birokrasi pemerintahan terbaik di dunia.

Korea Selatan telah telah menerapkan Sistem Birokrasi yang dilandasi komputerisasi pada tahun 1970-an dan pada tahun 1980-an mereka mengkomputerisasi seluruh database birokrasi, setelah itu barulah mereka membangun jaringan koneksi internet cepat. Tiga hal ini membuat sistem pemerintahan Korea Selatan lebih efektif, transparan dan efisien yang membuat pemerintahannya menjadi pemerintahan yang bersih karena bisa langsung diawasi oleh rakyat dan lembaga independen lainnya.