Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, mengungkapkan bahwa "Saya dapat SMS banyak dari pegawai yang intinya mempertanyakan soal TKD. saya tegaskan untuk TKD dinamis baru akan diberikan pada bulan Mei,."
Dia juga menjelaskan bahwa, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memberlakukan sistem TKD statis dan dinamis untuk para PNS baru-baru ini. TKD Statis merupakan tunjangan kinerja daerah dalam jumlah tetap yang diberikan kepada PNS DKI berdasarkan sistem poin. Besarnya TKD statis mengacu kehadiran PNS yang dijumlahkan berdasarkan peringkat jabatan dikalikan dengan poin yang dicapai. Sedangkan TKD dinamis dilihat dari pencapaian kinerja yang dilakukan PNS setiap bulannya dan masih menggunakan sistem poin.
Akan tetapi dalam pencairan ini ditemukan beberapa kecurangan, yaitu PNS yang malas akan tetapi mendapatkan TKD besar. Dia menghimbau bahwa supaya staf PNS DKI Jakarta tidak melakukan kecurangan hanya untuk mendapatkan TKD. "Kalau ada yang bermain-main, itu satu renteng akan kena. Untuk staf, tiga bulan tidak dapat TKD. Untuk eselon IV dan III, selain enggak dapat TKD, juga akan langsung distafkan," tegasnya.
Temuan kecurangan ini sampai kepada Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Ahok mengancam para PNS maupun pihak terkait yang dalam kecurangan ini akan dilakukan tindakan sanksi, karena akan gampang terdeteksi. "Kalau ada kong kalingkong maka itu mudah ketahuannya. Kalau ada TKD tetapi kinerjanya menurun, berarti ada mainan itu," ujar Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (20/4).
Ahok juga menungkapkan bahwa dia akan memberikan sanksi dengan menjadikan mereka pegawai non job, dengan kata lain PNS yang terlibat akan menjadi staff. Dia juga menyampaikan bahwa pihaknya sudah mengetahui jika ada staf yang bohong mengenai TKD. Banyaknya laporan ini dikarenakan banyak staf yang merasa dirugikan karena merasa tidak adil melihat kinerja temannya yang kurang tapi mendapatkan TKD yang besar.
0 komentar:
Posting Komentar