Birokrasi Indonesia, Memikat Mesir

asncpns.com -  Pemerintah tahun ini menerapkan moratorium CPNS, akan tetapi moratorium ini bukan berarti menghentikan perkrutan CPNS untuk tahun ini. Moratorium ini adalah untuk memperlambat pertumbuhan jumlah PNS. Dengan demikian PNS yang keluar, baik karena pensiun, dipecat, maupun meninggal akan sama jumlah PNS yang akan diterima dalam setiap perekrutan CPNS baru tiap tahunnya. Istilah ini dikenal dengan Zerogrowth.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB) Yuddy Chrisnandi mengungkapkan bahwa, "(Tahun 2015) Masih bukaan penerimaan PNS baru, jadi zero growth. Misalnya yang keluar 100 ribu yang masuk nanti juga 100 ribu formasi. Jadi tidak dibuka secara besar-besaran, tetapi tetap dengan seleksi terbuka."

Rupanya, kebijakan ini menarik perhatian negara Mesir. Hal ini dibuktikan dengan dipelajarinya kebijakan ini oleh  Menteri Perencanaan, Pengembangan dan Reformasi Administrasi Mesir Ashraf El Araby. El Araby pun secara langsung menemui MenPAN-RB dan terus terang ingin mempelajari sistem birokrasi di Indonesia. Ashraf yang turut didampingi Pejabat Kedutaan Besar Mesir Amin Sabry A. Meguid menyampaikan bahwa, “Kami berniat untuk mempelajari penanganan SDM aparatur, khususnya terkait kebijakan moratorium penerimaan CPNS di Indonesia."

Pemerintah Mesir memiliki 6,5 juta PNS sementara jumlah penduduknya mencapai 90 juta. Oleh karena itu, pemerintah Mesir ingin mempelajari birokrasi Indonesia terutama berkaitan dengan penataan aparatur sipil negara dan e-government. Untuk e-government sendiri, pemerintah Indonesia telah mengadakan MoU (Memorandum of Understanding) dengan pemerintah Korea Selatan. Pemerintah Korea Selatan telah berhasil melaksanakan e-government. Bahkan Korea Selatan mendapatkan pengakuan dari PBB sebagai sistem birokrasi pemerintahan terbaik di dunia.

Korea Selatan telah telah menerapkan Sistem Birokrasi yang dilandasi komputerisasi pada tahun 1970-an dan pada tahun 1980-an mereka mengkomputerisasi seluruh database birokrasi, setelah itu barulah mereka membangun jaringan koneksi internet cepat. Tiga hal ini membuat sistem pemerintahan Korea Selatan lebih efektif, transparan dan efisien yang membuat pemerintahannya menjadi pemerintahan yang bersih karena bisa langsung diawasi oleh rakyat dan lembaga independen lainnya.

Sedangkan untuk di Indonesia, saat ini program e-government di Indonesia masih dalam tahap awal implementasi. “Memang sekarang baru beberapa yang menerapkan. Tetapi target kami dalam lima tahun ke depan program itu sudah dijalankan di semua instansi pemerintah,” ungkap Yuddy. Beliau juga menyatakan bahwa masalah terbesar dalam pelaksanaan e-government adalah sistem keamanan.

Untuk tahun ini, pemerintah akan menyediakan kurang lebih 100 ribu formasi termasuk 30 ribu formasi untuk honorer. Sedangkan untuk pelaksanaannya dijadwalkan bulan Agustus 2015. Untuk pembelajaran tes terbaik, kami rekomendasikan untuk mempelajari Paket LKIT 2015. Sedangkan untuk Honorer, kami rekomendasikan untuk mempelajari Paket LKIT PPPK/ Honorer.