Kebutuhan Formasi tenaga pendidik benar-benar sudah mendesak, terutama guru yang dianggap telah memasuki status darurat akan kebutuhannya. Akan tetapi, meskipun keadaannya darurat, dalam perekrutannya tidak akan "asal comot". Perekrutan akan dilakukan secara "Fair" dengan berbagai tahapan agar menjaring PNS berkompetensi andal dan sesuai dengan aturan/persyaratan yang berlaku.
Akan tetapi untuk tenaga guru, baru-baru ini Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menyatakan bahwa guru honorer K2 yang belum berpendidikan S1 tidak akan diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Dirjen Pendidikan Dasar Kemendikbud Hamid Muhammad memastikan bahwa, "Siapapun yang akan menjadi guru harus memenuhi ketentuan UU 14/2005 tentang Guru dan Dosen, di mana salah satu syaratnya adalah harus berpendidikan minimal S1," tegasnya di Pusdiklat Kemendikbud, Depok, Selasa (31/1).
Menurutnya, Pemerintah selama ini telah mengingatkan dan memberikan kesempatan untuk para guru honorer maupun guru PNS untuk menyelesaikan studinya hingga meraih gelar sarjana (S1) hingga sampai Desember 2015. Dengan menyelesaikan pendidikan S1-nya, para guru diharapkan untuk bisa meningkatkan kompetensinya
Hamid juga menjelaskan bahwa meskipun kita membutuhkan guru, tetapi jika kompetensinya kurang, bukan berarti harus kita tutup mata. Banyaknya guru honorer yang belum menyelesaikan pendidikan
sarjananya, itu merupakan risiko guru tersebut jika nantinya pemerintah tidak akan menjadikannya seorang PNS.
Pemerintah akan merekrut pelamar umum yang sesuai kompetensi. Guna mendapatkan CPNS yang berkompetensi, pemerintah menggunakan sistem CAT yang berisi dengan komposisi soal yang bervariasi serta sistem penilaian tes CPNS tersendiri. - Sebagai referensi untuk menghadapi variasi soal Tes CPNS kami rekomendasikan untuk mempelajari Paket LKIT.
Sedangkan pada hari senin (30/03/2015) di Gedung Graha Serbaguna Jakabaring, Pelembang, sejumlah honorer yang bermayoritas guru melakukan pertemuan nasional , Senin (30/3). Ribuan tenaga honorer K2 itu berkumpul, merencanakan aksi nasional menuntut diangkat menjadi CPNS.
Pertemuan menyepakati akan meminta Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla untuk mengangkat honorer K2 menjadi CPNS tanpa tes. “Kami minta agar honorer diangkat paling lambat Desember tahun ini,” cetus Ketua tim investigasi Gerakan Honorer K-2 Indonesia Bersatu, Riyanto Agung Subekti.
0 komentar:
Posting Komentar