Pilah Kegiatan, Indonesia Harus Hemat

asncpns.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB), Yuddy Chrisnandi terus memberikan pengarahan kepada semua jajaran birokrasi untuk bisa menjadi abdi negara yang baik melayani kepada masyarakat dan berbakti kepada negara. Jika semua aparatur menyadari hal tersebut, maka efektifitas dan efisiensi yang ditargetkan bisa tercapai dan kesejahteraan bisa dirasakan oleh semua lapisan masyarakat. Salah satu langkah yang bisa dilakukan adalah dengan menghemat anggaran negara, Indonesia saat ini belum tergolong menjadi negara kaya sehingga penghematan anggaran harus dilakukan untuk pembangunan di masa mendatang.

Berbagai aturan baru telah dikeluarkan oleh MenPAN RB sebagai bentuk gebrakan sekaligus pembukaan jalan menuju reformasi birokrasi yang efisien dan efektif. Aturan tersebut diantaranya adalah mengenai penghematan anggaran negara dan penggunaan fasilitas yang tersedia semaksimal mungkin. Salah satunya adalah aturan mengenai larangan rapat di hotel. Aturan tersebut menekankan kepada semua aparatur sipil negara untuk menggunakan fasilitas instansi disaat akan melaksanakan rapat, tidak perlu di hotel.

“Saya lihat negara kaya pun tidak rapat di hotel. Kita belum masuk kategori negara kaya, jadi sudah seharusnya berhemat untuk pembangunan,” jelas Yuddy. Kebijakan pembatasan rapat di hotel telah diterapkan sejak Desember 2014 dan tidak luput dari pro dan kontra dari berbagai kalangan mulai dari PNS sendiri sampai pengelola hotel yang pendapatannya menurun karena larangan tersebut. Memang bukan hal yang mudah untuk mengubah kebiasaan yang sudah lama tertanam, perlu proses untuk merubahnya. Sejak diberlakukannya larangan PNS rapat di hotel, terbukti memberikan efek yang positif dimana hal tersebut bisa menghemat anggaran negara mencapai 5,1 triliun.

Namun begitu tetap saja, larangan rapat di hotel akan dipertimbangkan lagi. Nantinya akan ada petunjuk pelaksanaan (juklas) dan petunjuk teknis (juknis) mengenai larangan rapat di hotel dengan tujuan untuk membedakan kegiatan apa saja yang bisa dilaksanakan di hotel dan kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan di hotel.

Menpan RB berharap semua pihak bisa menerima dengan tangan terbuka akan kebijakan ini, secara tidak langsung memberikan motivasi untuk terus kreatif dan berinovasi dalam menjalankan roda pemerintahan dengan melakukan kegiatan yang produktif. Beberapa daerah seperti Bandung, Banyuwangi dan Solo tidak mempermasalahkan pemberlakuan aturan ini, masing-masing pemerintahan mencoba untuk menggali lebih dalam potensi agar pendapatan daerah bisa lebih meningkat dengan mengadakan kegiatan-kegiatan rutin seperti kesenian, seminar internasional dan lainya. Jika terlaksana tidak hanya pendapatan daerah, sektor lainnya seperti perhotelan dan pariwisata akan ikut terangkat pula.

Dalam kesempatan yang berbeda, Menpan mengungkapkan bahwa kegiatan yang memerlukan anggaran besar tentu akan membutuhkan pengeluaran yang besar pula sehingga pemerintah harus memilah antara kegiatan yang penting atau yang hanya menghabiskan anggaran saja. Hal ini dijelaskan disaat dirinya membuka rapat koordinasi bersama dengan sekretaris masing-masing kementerian. "Stop pemborosan! Pilah lagi, mana kegiatan yang tidak perlu. Kegiatan yang menggunakan anggaran besar harus disertai dengan outcome yang besar juga," jelasnya.