Kepala BPMPPT, Rahmat SY menyambut Yuddy yang turut di didampingi oleh Wakil Bupati Bandung Barat H. Yayat TS. Dalam kesempatan itu, beliau menyatakan bahwa budaya transparan dalam pelayanan harus diciptakan. Layanan informasi juga harus tersedia, supaya tidak ada rahasia saat mengurus suatu perizinan. Informasi mengenai persyaratan, waktu dan biaya harus tercantum secara manual, agar masyarakat mengetahui.
Rahmat mengatakan semua pelayanan di BPMPPT sudah berbasis online, dan dapat dilihat di pusat informasi secara online dan tersedia di layar monitor. Akan tetapi Yuddy mengatakan akan lebih baik jika semua informasi juga terpasang di banner atau brosur agar masyarakat bisa membacanya sambil mengantri pelayanan supaya tidak bosan.
Setelah mengunjungi BPMPPT, Yuddy melakukan kunjungan kerja selanjutnya yaitu ke kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung Barat. Di kantor tersebut Yuddy mengatakan, "Ke depan, sistem antrean ini jangan seperti absen begini karena akan rumit. Lebih mudah kalau pakai kartu antrian sehingga begitu datang kita tidak perlu mengantri untuk menaruh nama kita di bagian pendaftaran. Jadi ini untuk mempermudah," saat melihat sistem antrian yang masih seperti absen, dipanggil satu persatu.
Kunjungan MenPAN-RB ke berbagai kantor pemerintahan daerah guna mewujudkan salah satu nawa cita kepemimpinan Jokowi yaitu "pemerintah hadir". Sebelumnya MenPAN-RB juga mengadakan pertemuan dengan sejumlah aparatur sipil negara Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Beliau memuji kabupaten pemekaran dari Bandung ini mengenai rencana tata ruang pembangunannya yang baik. "Bandung Barat ini masih merupakan kabupaten yang relatif baru dari pemekaran kabupaten Bandung. Tapi rencana tata ruang pembangunannya sudah cukup baik. Dan menurut saya cukup lengkap fasilitasnya, dan lahannya cukup luas," kata Yuddy.
Dalam kesempatan itu juga, Yuddy meminta agar Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat menjaga dan merawat bangunan-bangunan pemerintahan yang megah yang memakan anggaran sekitar Rp 1 sampai Rp 2 triliun. Oleh karena itu, sudah sepantasnya seluruh aparatur sipil negara bekerja untuk rakyat dan meningkatkan pelayanan publiknya.
0 komentar:
Posting Komentar