asncpns.com - Yuddi Chrisnandi selaku Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mengajak kepada seluruh aparatur negara untuk menjadi teladan salah satunya dengan cara berhemat. Bentuk keteladanan itu perlu diimbangi untuk peningkatan displin dan pengawasan.
"Bayangkan seorang pegawai yang tahu jam pulang kerja adalah jam empat, namun karena ada keperluan, dia pulang jam empat kurang lima menit. Kebetulan tidak ada pengawasan atas hal itu. Besoknya dia mencoba pulang lebih awal lagi yaitu jam empat kurang sepuluh. Lama-lama jam satu dia bisa sudah sampai rumah," tuturnya.
Beliau pun menambahkan bahwa, bagi setiap aparatur sipil negara dari mulai sekarang harus menghentikan beberapa kegiatan yang tidak perlu. Dengan begitu hasil dari penghematan tersebut bisa digunakan untuk fasilitas umum seperti pembangunan sekolah, rumah sakit, serta perbaikan jalan yang bolong.
Himbauan ini merupakan pesan dari Bapak Presiden untuk stop pemborosan. Semua pihak termasuk para pembantu Presiden diminta untuk menyampaikan kepada seluruh jajaran aparatur sipil negara dalam berbagai kesempatan apapun, dengan adanya imbauan ini Kementerian PANRB mengaplikasikannya melalui kebijakan efisiensi anggaran serta optimamalisasi fasilitas pemerintah.
Yuddi menegaskan bahwa kebijakan-kebijakan yang telah dikeluarkan oleh kementerian PANRB itu adalah semata-mata agar para aparatur sipil negara lebih merakyat sehingga tidak ada lagi kesenjangan antara pemerintah dengan rakyatnya.
"Inilah saatnya revolusi mental. Jangan sampai melukai perasaan masyarakat. Membutuhkan keikhlasan,"tutur sang Menteri. Dalam revolusi mental ini diharapkan para aparatur negara dapat lebih menunjukkan etos kerja yang baik dan lebih mengedepankan layanan terhadap masyarakat.
Menteri pun meminta kepada seluruh pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk selalu mentaati peraturan yang berlaku. Baik itu kedisiplinan maupun ketepan waktu dalam bekerja. Selain kewibawaan yang didapat oleh aparatur negara, mereka pun bisa menjadi agen-agen untuk pembangunan masyarakat. Pembangunan masyarakat pada umumnya membutuhkan dukungan yang lebih dari pemerintah, agar masyarakat dapat hidup sejahtera.
Selain itu untuk mengemat anggaran negara, maka Yuddy pun tidak mempermasalahkan Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk mengadakan rapat di hotel, apalagi jika kegiatan dilaksanakan pemeritah berupa seminar, sosialisasi kebijakan, simposium, maupun penyuluhan dan selama kegiatan itu dikelola oleh pemerintah dan pihak ketiga. Tetapi meskipun begitu institusi pemerintah harus tetap berhemat dan mentaati peraturan yang telah diberlakukan.
0 komentar:
Posting Komentar