asncpns.com - Setelah hari kemarin mengunjungi kantor Gubernur Riau untuk menyaksikan penandatanganan Memorandum of Understanding (MOU) atau Nota Kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Riau dengan Polda Riau. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Yuddy Chrisnandi pada hari kedua kunjungan kerjanya itu mengadakan inspeksi di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Kantor Pertanahan.
Di kantor BPBD Menteri menyindir kantor itu karena terlihat kotor, karena mendapati dinding yang terlihat kotor dan terdapat tumpukan meja yang sudah tak terpakai di lantai dasar kantor. "Kantornya harus segera dibersihkan agar tidak seperti di goa Hiro. Dari depan terlihat bagus, tetapi begitu ke dalam gelap. Itu tidak enak sekali," timpal beliau.
Yuddy langsung bergegas menuju ruang kerja para aparatur sipil dan menelaah struktur kepegawaian BPBD. Menurutnya, BPBD mestinya seharusnya menjadi koordinasi (Badan Koordinasi Bencana Derah) bukan badan penanggulangan (Badan Penanggulangan Bencana Daerah). Karena Badan Penangulangan itu membutuhkan setidaknya 1000 orang untuk penanggulangan bencana di kota Pekanbaru.
Saat ini pemerintah sedang gencar melakukan penataan struktur organisasi pemerintahan agar tepat ukuran, tepat fungsi dan tepat sasaran. "Sekarang kita juga sedang memikirkan potensi aparatur yang memiliki kelebihan personil di lembaganya. Mereka yang tidak mendapatkan posisi penugasan dikumpulkan," ujarnya. Menpan juga bilang bahwa, Kepala Daerah menjadi tonggak dalam pengembangan potensi aparatur sipil negara.
Sedangkan di Kantor Pertanahan sejumlah warga mengeluhkan lamanya pelayanan. Seorang warga mengeluhkan lamanya membuat setifikat tanah. Mereka sudah mengantri tiga jam datang sudah datang tiga kali ke kantor pertanahan akan tetapi belum selesai juga. Bahkan ada yang memakan waktu setahun pembuatanya dari SKJR untuk menjadi sertifikat. Menpan meminta Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru Umar Fathoni segera bertindak, agar pelayanan di lembaga yang dipimpinnya lebih efektif, cepat dan transparan.
Sementara Kepala Kantor Pertanahan Pekanbaru Umar Fathoni mengatakan, akan segera melakukan perbaikan pelayanan. Dan jika tanah yang akan disertifikasi tidak ada masalah, BPN menjamin tidak akan dipersulit dalam pembuatannya. Dia juga mengatakan bahwa lembaga yang dipimpinnya sudah sangat transparan dan akuntabel.
Setelah itu Yuddy mengunjungi RSUD Arifin Achmad, kantor Crisis Center Pekanbaru dan kantor regional BKN Pekanbaru.
0 komentar:
Posting Komentar