asncpns.com - Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) merupakan suatu organisasi yang berada di Indonesia dan beranggotakan guru. Guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang nyata, mereka mengabdi tanpa pamrih hanya untuk menyalurkan seluruh ilmu yang dimilikinya demi mencerdaskan anak bangsa.
Menurut Sulistyo, selaku ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) menilai bahwa status sebagai guru honorer tidak jelas, selain itu gaji yang didapatkan guru juga tidak layak. "Honornya juga tidak manusiawi". Pihaknya pun telah melaporkan kepada Wapres Jusuf Kalla, bahwa saat ini di Indonesia sendiri telah kekurangan guru terutama untuk guru Sekolah Dasar.
Sampai saat ini, PGRI sudah mencatat sedikitnya sekolah dasar di Indonesia kekurangan 400 ribu orang guru yang menyandang status Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang tersebar diseluruh Indonesia bahkan angka tersebut terus bertambah setiap tahunnya. Selain itu kurangnya jumlah guru atau tenaga pengajar ini terjadi karena pemerintah tidak memiliki data yang akurat tentang guru yang ada di Indonesia.
Pemerintah selama ini menyatakan bahwa jumlah guru berstatus PNS sudah cukup sehingga perlu dilakukan moratorium kembali. Ternyata hal itu salah menurut catatan PGRI, karena jumlah tersebut menyertakan pegawai guru honorer kedalam daftar guru.
"Ini serius kami sampaikan bahwa Pemerintah menggunakan data menyesatkan yang menyebut bahwa guru itu jumlahnya berlebihan di Indonesia. Itu sungguh-sungguh salah," katanya.
Bahkan data yang selama ini digunakan oleh pemerintah adalah termasuk jumlah guru honorer yang belum berstatus sebagai PNS, jadi seolah-olah kebutuhan guru di Indonesia sudah lebih dari cukup. tutur Sulistyo.
Sulistyo mengatakan seharusnya, guru-guru honorer yang didahulukan untuk diseleksi menjadi CPNS. Tetapi ia menemukan "permainan" data di kabupaten kota.
Justru kekosongan guru saat ini ditutupi dengan para guru honorer. Pihak sekolah dengan terpaksa mengangkat guru honorer karena kekurangan guru PNS. Meskipun hal itu tidak diperbolehkan oleh pemerintah, tetapi pemerintah sendiri melarang mengangkat honorer sedangkan PNS nya pun tidak diangkat.
"Pemerintah sebenarnya tidak punya data pegawai guru Kategori 1 dan Kategori 2. Setelah kami minta MenPANRB untuk memprosesnya, baru kemudian BKD melakukan pendataan. Di situlah data-data siluman banyak dimasukkan. Motif siluman itu ya untuk meng-gol-kan orang-orang yang dekat dengan pusat kekuasaan untuk diterima menjadi PNS," ungkap Sulistyo.
Harapan dari sebagian besar guru honorer adalah agar tunjangan mereka lebih diperhatikan, mengingat saat ini harga Bahan Bakar Minyak naik yang sangat jelas berimbas pada harga kebutuhan pokok lainnya. Kondisi ini semakin memperburuk keadaan saja. Padahal pada dasarnya guru honorer juga tetaplah guru yang sama-sama mengabdi dan bercita-cita menjadi abdi negara yang diakui. Entah itu dari segi jabatan ataupun tunjangannya, dan kualitas guru honorer tidak kalah dengan PNS, mereka adalah orang-orang muda yang kritis.
Agar mutu pendidikan di Indonesia semakin baik, dengan ini PGRI menginginkan pemerintah untuk lebih memperhatikan status serta kesejahteraan guru honorer dan masalah kekurangan guru.
0 komentar:
Posting Komentar