Januari lalu perombakan besar-besaran dilakukan oleh Gubernur DKI di tubuh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Perombakan ini nampaknya membawa dampak besar. Satu persatu pejabat Eselon IV berguguran mengibarkan bendera putih. Menurut Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta mereka merasa syok dan tidak cocok dengan adanya perombakan ini tanpa memberikan alasan yang jelas.
Sedangkan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama sendiri tak menampik banyak pegawai negeri sipil maupun pejabat eselon di Pemprov DKI yang tidak sanggup bekerja dalam tekanan. Pegawai tidak bisa lagi main dibelakang utak-atik anggaran, hanya bisa menerima gaji serta tunjangan sebagai haknya.
"Mungkin karena sudah enggak bisa dapat duit yang enak lagi dan harus kerja keras. Kalau jadi Gubernur kayak saya juga mungkin banyak yang enggak tahan kerja dari pagi sampai malam terima gaji doang, enggak mau korupsi. Tapi kan ada juga (pejabat) yang kayak saya gitu kan," ucap Basuki.
Pejabat di DKI tidak bisa lagi mendapatkan penghasilan tambahan dari utak-atik anggaran, penghasilan tambahan mereka hanyalah Tunjangan Kinerja Daerah dinamis. Semakin bagus meraka berkerja melayani masyarakat, semakin banyak penghasilan yang bisa dibawa kerumah setiap bulan. Ini mestinya bisa membuat PNS di DKI menjadi lebih semangat untuk bekerja. Jika dilihat di daerah lain tak ada kebijakan seperti ini, malahan PNS daerah lain merasa cemburu adanya TKD Dinamis di Pemprov DKI.
Entah apa yang ada dipikiran mereka saat mengundurkan diri karena perombakan besar ini, alasan pun tak jelas. Jika alasannya mereka hanya syok dan tidak cocok, bukankah mereka seharusnya lebih bekerja keras untuk menyesuaikan diri dengan kebijakan yang baru? Apalagi jika alasannya karena tidak bisa lagi bermain anggaran, PNS seperti ini memang sudah seharusnya mengundurkan diri, jangan menjadi abdi negara. Ahok juga pernah memberikan keterangan bahwa akan melakukan perombakan lagi bulan April ini.
0 komentar:
Posting Komentar