Dampak Larangan PNS Rapat di Hotel

asncpns.com - Dampak larangan PNS rapat di hotel telah dapat dirasakan terutama dalam hal anggaran, karena dengan diberlakukannya kebijakan ini mampu menghemat anggaran sebesar 1,3 triliun per bulannya. Memang pada di awal penerapan kebijakan ini, beberapa pihak tidak setuju dengan aturan ini. Namun lambat laun semuanya mulai mengikuti dan menjalankan aturan ini sampai akhirnya bisa mendapatkan manfaatnya.

Selain PNS yang merasakan dampak pembatasan rapat di hotel, hal ini menyangkut juga dengan keberlangsungan hotel. Tidak sedikit pengelola hotel yang merasa rugi karena tidak ada lagi PNS yang menggunakan jasa hotel untuk menggelar rapat. Menanggapi hal ini, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Yuddy Chrisnandi akan menambah anggaran promosi pariwisata yang ditujukan agar para wisatawan yang datang nantinya bisa menginap di hotel dan jumlahnya bisa lebih banyak dari sebelumnya.

“Tidak perlu khawatir. Pemerintah mengembangkan sector pariwisata. Ditargetkan, dari 9 juta turis asing yang ke Indonesia menjadi 20 juta,” jelas Menpan. Untuk mengembangkan sector pariwisata tentu akan membutuhkan anggaran yang cukup besar sehingga rencananya anggaran promosi pariwisata juga akan ditingkatkan. Jika pada awalnya hanya mendapat anggaran miliyaran rupiah, nantinya akan ditambah menjadi satu triliun lebih.

Selain dari pihak pemerintah, Menpan menghimbau kepada daerah-daerah untuk menyelenggarakan even rutin yang bisa menarik banyak wisatawan asing datang ke Indonesia. Karena dirinya optimis bahwa pariwisata di Indonesia dalam 6 bulan ke depan akan mendapatkan perhatian besar dari wisatawan dan akan berdampak pada hotel dengan kedatangan wisatawan tersebut. Sebagai contoh adalah even yang diselenggarakan di Banyuwangi dalam satu tahun, ini juga akan memberikan dampak bagi pengelola hotel karena hotel akan banyak dikunjungi.

Kebijakan pembatasan rapat PNS di hotel bukan satu-satunya kebijakan yang diterapkan oleh Menteri Yuddy untuk PNS, masih ada kebijakan lain seperti pembatasan undangan pernikahan bagi pejabat atau pegawai PNS. Kebijakan ini ditujukan untuk melakukan penghematan dan dalam rangka Gerakan Hidup Sederhana. Awalnya banyak yang menanggapi dengan negatif dan tidak mau mengikuti, namun tak lama kemudian banyak pegawai negeri sipil dan pejabat pemerintah yang melaksanakannya.

Hemat anggaran dari pembatasan rapat saja yang mencapai 1,3 triliun bisa digunakan untuk kepentingan lain terutama untuk pembangunan infrastruktur. Dalam satu bulan dengan jumlah anggaran yang tersisa tersebut bisa digunakan untuk membangun waduk Jati Gede, saluran imigrasi dan membangun puskesmas di daerah-daerah. Kebijakan yang diterapkan merupakan shock therapy yang berlaku bagi PNS, karena selama ini dapat terlihat bahwa kebanyakan pegawai negeri banyak yang terbiasa dengan hidup mewah dan hidup dengan banyak kemudahan. Sehingga dengan seperti ini aparatur bisa merasakan hidup sederhana sebagaimana yang dirasakan oleh masyarakat biasa.