Pantau ASN, Menpan Gandeng BIN

asncpns.com - Untuk memantau perilaku dari Pegawai Negeri Sipil kali ini Menteri PANRB membuat kebijakan baru yaitu dengan menggandeng Badan Intelejen Negara. Setelah sebelumnya Menteri pada pemerintahan era Jokowi ini telah menggandeng Badan Narkotika Nasional untuk meminimalisir terjadinya kasus narkoba yang melibatkan aparatur sipil negara yaitu dengan diadakannya tes narkoba. Tidak hanya untuk pegawai yang telah memiliki jabatan pada pemerintahan juga terhadap CPNS yang direkrut pada penerimaan tahun ini.

Kebijakan-kebijakan baru terus dilancarkan semenjak kepemimpinan Yudy Chrisnandi, hal ini terutama untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pegawai dalam berkinerja. Para pegawai tentunya tidak perlu takut dengan adanya pengawasan Badan Intelejen Negara karena seperti yang telah diungkapkan, “Ini bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk kedisiplinan aparatur,” jelas Yuddy, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Kedisiplinan yang diperlihatkan oleh aparatur menjadi cermin bahwa baiknya birokrasi dan pelayanan terhadap masyarakat yang maksimal. Jika pelayanan baik maka akan berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi negara yang ditargetkan bisa mencapai 7 persen ke atas, selain itu tingkat kemiskinan bisa berkurang sesuai dengan target dibawah dua digit. Semuanya bisa tercapai jika ada komitmen satu sama lain. Dalam wacana, beberapa kementerian juga akan mengupayakan bahwa tunjangan gaji atau remunerasi PNS bisa naik 100 persen.

Untuk melaksanakan kebijakan ini, Menpan RB akan segera menandatangai nota kesepahaman dengan BIN dan rencananya akan dilaksanakan pada pekan depan. BIN akan memberikan laporan mengenai disiplin pegawai setiap bulan, ditambah dengan adanya pemantauan yang dilakukan melalui media sosial.

Perlu diketahui bahwa sebelumnya juga Menteri PANRB telah mengeluarkan Surat Edaran yang mengatur mengenai Aparatur Sipil Negara, seperti dengan adanya pembatasan pertemuan di luar kantor, gerakan hidup sederhana serta lainnya. Gerakan sederhana yang dimaksudkan salah satunya adalah dengan membatasi 400 undangan jika pejabat atau pegawai mengadakan acara pernikahan.

Kedisiplinan menjadi salah satu bagian yang terpenting yang juga dipantau oleh masyarakat secara langsung terutama dalam hal melayani. Semakin tingginya kepercayaan masyarakat dan tanggapan positif maka akan menjadi pandangan positif juga terhadap aparatur.

Satu hal yang paling menonjol dalam pemerintahan yang baru ini adalah dengan adanya kebijakan moratorium yang akan dilaksanakan mulai tahun depan dan berlangsung selama pemerintahan Presiden Jokowi (5 tahun ke depan).