Diklat Prajabatan Kemenkeu - Credit Image: depkeu.go.id |
Hal tersebut merupakan salah satu penyebab belum terselesaikannya proses verifikasi formasi CPNS dari beberapa daerah, untuk mendapatkan ijin prinsip dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB).
“Kalau ijin prinsip sudah ada diharapkan segera bisa diumumkan lowongan jabatan yang dibuka di masing-masing Kementerian, Lembaga, maupun Pemda”, ungkap Kepala Biro Hukum Komunikasi dan Informasi Publik KemenPAN-RB, Herman Suryatman di kampus Universitas Sumatera Utara (22/7).
Terdapat beberapa permasalahan mengenai pengisian jabatan, diantaranya belum semua instansi menyampaikan nama-nama jabatan fungsional yang berlaku di masing-masing instansinya. Setelah itu jabatan yang diusulkan belum tercantum di e-formasi, karena penyusunan formasi yang seharusnya di susun perjabatan, pada kenyataanya banyak yang disusun berdasarkan unit organisasi. Masalah lainnya adalah mengenai persetujuan prinsip, dimana banyak instansi yang belum mengalokasikan untuk jabatan formasi semua jurusan sebanyak lima persen yang mana jabatan tersebut adalah diperuntukan untuk para sarjana dari semua jurusan.
Sebelas jabatan yang dapat dilamar oleh sarjana semua jurusan diantaranya adalah, Analis Kebijakan, Perencana Auditor, Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintaah Daerah, Penggerak Swadaya Masyarakat, Idyaiswara, Peneliti, Pekerja Sosial, Perekayasa, dan Pemeriksa. Herman Suryatman menghimbau, bagi instansi pemerintah yang belum mengalokasikan formasi untuk sebelas jabatan yang bisa dilamar oleh sarjana dari semua jurusan tersebut supaya segera untuk mengalokasikannya.
Sebagai tambahan, selain memang pemerintah akan segera merekrut asn cpns pada september mendatang, yang pelaksanaan pengumumannya akan segera diumumkan pada bulan Agustus ini (lihat Jadwal Tentatif CPNS 2014), setiap CPNS yang berhasil lolos PNS tahun ini diharapkan merupakan orang orang yang bisa melayani masyarakat. Menteri PANRB- Azwar Abubakar juga menyatakan, bahwa penerimaan CPNS 2014 ini melibatkan banyak konsorsium untuk menghindari KKN, diantaranya adalah Kemendikbud, BKN, BPKP, BIN, Lemsaneg, BPPT, ICW, Ombudsman RI.
admin hadir kemarin ya di unhas? bukan tu yg pakai kacamata yg paling cerewet? wkwk
BalasHapus