Pengumuman Calon Pegawai Negeri Sipil formasi khusus putra dan putri Papua dan Papua Barat dari pelamar umum pada tahun 2013 di sejumlah Kementerian dan Lembaga mendapatkan protes dari Solidaritas Pemuda Papua Pencari Kerja (SP3K). Aksi tersebut digelar langsung di halaman kantor Gubernur Papua pada tanggal 3 Juni 2014 kemarin. SP3K menilai hasil tes CPNS tersebut tidak sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor. 21 tahun 2001 tentang Surat Keputusan dan MRP Nomor 14 tahun 2008.
Ketua SP3K, Lukas Heluka, S.Sos mengungkapkan pihaknya akan meminta penjelasan kepada Gubernur Papua serta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) terkait hasil kelulusan CPNS formasi khusus putra dan putri Papua di masing-masing kementerian dan Lembaga tersebut. Setelah itu, SP3K melihat dari sembilan puluh enam peserta seleksi yang telah dinyatakan lulus tes CPNS tidak ada perwakilan dari kabupaten ataupun kota diseluruh Tanah Papua serta tujuh suku wilayah adat.
Dengan demikian SP3K mendesak Kemenpan-RB untuk melihat kembali nama-nama yang telah dinyatakan lulus tes seleksi CPNS dalam formasi khusus putra dan putri asli Papua karena ada permasalahan yang direkayasa. Pihaknya juga mendesak hasil rekrutmen CPNS formasi putra dan putri Papua di Kementerian Republik Indonesia dibatalkan dan meminta merekrut ulang.
Sebelumnya pemerintah telah membuka formasi untuk 100 orang putra dan putri Papua serta Papua Barat untuk ditempatkan di Kementerian dan Lembaga yang diumumkan pada tanggal 16 Mei 2014. Akan tetapi pemerintah pusat hanya mampu menerima Sembilan puluh enam orang saja, jumlah tersebut berasal dari Papua tujuh pulh satu orang serta dua puluh lima orang yang berasal dari Papua Barat.
Seharusnya keputusan tersebut harus sesuai dengan amanat Undang-Undang Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat yang mempunyai kewenangan dalam menilai sisi secara baik serta detail serta dalam keseluruhan penempatan calon Pegawai Negeri Sipil putra dan putri asli Papua di Kementerian dan Lembaga. Perwakilan tersebut terdiri dari seluruh kabupaten maupun kota serta tujuh wilayah adat Papua.
Kepala Badan Kepegawaian Provinsi Papua, Charles Kambuaya mengungkapkan bahwa hasil tes untuk penerimaan CPNS formasi khusus putra daerah secara resmi telah diumumkan. Dengan demikian jumlah penerimaan CPNS formasi khusus bagi putra daerah Papua serta Papu Barat, totalnya sebanyak 96 orang, diamana Pemprov Papua mendapatkan alokasi sebanyak 71 orang dan 25 orang untuk Papua Barat. Pada tahun 2014 ini Charles mengharapkan adanya kenaikan kuota untuk penerimaan CPNS yang dikhususkan untukm formasi Papua serta Papua Barat, yang nantinya akan ditugaskan di Kementerian dan Lembaga yang berada di pusat.
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
0 komentar:
Posting Komentar