5.000 Kursi Untuk Pelamar CPNS Lintas Disiplin Ilmu

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) telah mengalokasikan 5.000 kursi untuk pelamar Calon Pegawai Negeri Sipil lintas disipilin ilmu. Keputusan tersebut di jelaskan oleh Kepala Biro Hukum dan Komunikasi Publik Kemenpan-RB, Herman Suryatman yang mengungkapkan total alokasi kursi CPNS tahun ini mencapai seratus ribu kursi. Total alokasi tersebut tersebar di instansi pusat maupun daerah, dengan demikian total kuota itu lima persen atau 5.000 kursi akan disiapkan untuk pelamar lintas disiplin ilmu.


Menurut Herman Suryatman hal ini merupakan sejarah, selama ini belum pernah ada kursi CPNS baru yang boleh diisi oleh para pelamar yang disiplin ilmu. Pengisian kursi CPNS selama ini hanya melihat disiplin ilmu yang tertera di ijazah pelamar. Dibukanya kuota CPNS untuk pelamar dari berbagai disiplin ilmu merupakan salah satu bentuk reformasi birokrasi. Beliau mengungkapkan usaha untuk mengangkat sistem seleksi yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara ataupun usaha swasta.

Setelah dikaji lebih dalam, Herman mencontohkan pengisian posisi jabatan menangah ke tinggi di beberapa bank swasta banyak diisi oleh sarjana lulusan IPB. Di Institut Pertanian Bogor tidak ada jurusan kuliah Perbankan, akan tetapi dengan kualitas keilmuanyang tinggi, alumniyang lintas disiplin tersebut telah sukses ditempatkan di posisi apa saja. Dengan mencotoh seperti itu bermaksud untuk memberikan sumber daya yang unggul dan lebih disayangkan jika tidak direkrut untu duduk membenahi birokrasi pemertintahan.

Herman berharap seluruh sarjana dari berbagai disiplin ilmu,khususnya yang selama ini jarang ada formasi CPNS, dengan demikian beliau menghimbau kepada sarjana umum yang berminat menjadi abdi Negara untuk bersiap-siap menyambut tes CPNS 2014 dalam beberapa pekan lagi. Skemanya kuota 5.000 kursi untuk pelamar lintas disiplin ilmu, rencananya akan disebar ke masing-masing instansi pusat maupun daerah. Pada akhirnya mereka akan ditempatkan sesuai dengan kebutuhan pemerintah. Pada saat mendaftar mereka belum bisa diketahui formasi pekerjaannya.

Mengenai perkembangan pengurusan Nomor Induk Pegawai bagi kalangan tenaga honorer kategori dua yang dinyatakan sudah lulus CPNS, Herman mengungkapkan sampai saat ini baru sekitar 20 persen usulan pemberkasan NIP yang masuk ke Badan Kepegawaian Negara (BKN). Pemberkasan NIP tersebut cukup lambat karena seluruh Instansi sangat berhati-hati dalam memberikan pemberkasan. Selain itu mereka harus memastikan tidak ada lagi tenaga honorer bodong maupun siluman yang lolos sampai pemberkasan berakhir. Konsukuensi untuk pejabat Pembina kepegawaian akan dikenakan sanksi pidana, sedangkan CPNS yang terbukti awalnya tenaga honorer bodong atau siluman akan dikenakan diskualifikasi.