Pelayanan PNS Depok Minim

Pelayanan yang diberikan PNS Depok kepada masyarakat sangat minim, hal ini dibuktikan dengan banyaknya surat pengaduan sebanyak 40.500 per hari yang sampai ke Badan Kepegawaian Daerah. Ini bukan masalah kecil, adanya Pegawai Negeri Sipil di lingkungan daerah yaitu untuk melayani segala hal yang berhubungan dengan kebutuhan masyarakat seperti adminsitrasi, pelayanan pendidikan dan lainya. Jika dalam melaksanakan tugasnya tidak maksimal, lantas untuk apa menjadi abdi negara? Adanya PNS di tengah-tengah masyarakat adalah untuk membangun daerah dan mensejahterakan rakyat, bukan hanya PNS saja yang perlu di sejahterakan. Setiap harinya masyarakat memberikan pengaduan terkait ketidakpuasan terhadap pelayanan PNS Depok.

Kepala BKD Kota Depok, Harry Prihanto telah mengetahui akan hal ini, pelayanan yang tidak maksimal kepada masyakat merupakan hal yang sudah biasa dan dilakukan secara turun temurun oleh para petinggi. Oleh karena itu saat ini BKD sedang mencari solusi untuk menyelesaikan masalah ini, kemungkinan langkah yang akan diambil adalah dengan memberikan sanksi tegas kepada pihak pegawai di lingkungan kecamatan, dinas dan kelurahan.

Kurangnya pelayanan yang diberikan oleh PNS Depok dilatarbelakangi karena tingkat pendidikan dan kedisiplinan yang dimiliki. Karena kebanyakan PNS yang saat ini bertugas memiliki latar belakang pendidikan yaitu SMA dan kompetensi yang masih dibawah rata-rata nasional. Harry Prihanto menambahkan kualitas yang rendah dikarenakan kuota penerimaan CPNS untuk tenaga ahli masih rendah, ditambah kedisiplinan dari para ptinggi yang kurang dan perlu untuk membuat kebijakan baru untuk meningkatkan kualitas kinerja para PNS.

Kebijakan yang mungkin diambil adalah mutasi pegawai, selain itu akan dilakukan pendataan mengenai tingkat pendidikan dan sanksi yang diberikan adalah dengan menurunkan pangkat pegawai, semua kebijakan ini akan dilakukan oleh Badan Kepegawaian Daerah dalam waktu dekat.


Untuk menjadi PNS bukan hal yang mudah dan banyak masyarakat yang mengharapkan jabatan ini, namun kenyataannya dengan usaha yang telah dilewati malah di sia-siakan. Saat ini saja banyak pegawai honorer yang rela melakukan segala hal demi menjadi aparatur sipil negara. Tahun ini pembukaan tes CPNS akan dilaksanakan pada bulan Juni 2014 dengan kuota 100.000 formasi yang terbagi untuk PNS 60.000 kuota dan 40.000 kuota untuk PPPK. Untuk mengurangi kualitas pegawai yang rendah seperti di daerah Depok ini, pemerintah melakukan seleksi yang ketat untuk menghasilkan pegawai yang berkualitas.

Ketua Komisi A, Edo Septer mengatakan bahwa rendahnya pelayanan yang diberikan juga ditunjag karena tidak tepatnya penempatan posisi seperti bidang teknis yang ditugaskan di dinas pelayanan. Masalah ini mungkin dianggap mudah namun memberikan efek yang besar. Seharusnya BKD bisa menempatkan pegawai sesuai dengan keahlian yang dimiliki.

Sementara itu Pengamat Kebijakan Politik Universitas Indonesia, Adrinof Chaniago mengatakan bahwa untuk meningkatkan kinerja PNS harus dilakukan dengan pengawasan secara langsung, karena jika hanya dilakukan mutasi atau pemecatan tidak akan berarti apa-apa. Pemerintah bisa secara langsung mengawasi kinerja dari para pegawai sehari-hari, meskipun dengan adanya peraturan yang telah ditetapkan bukan berarti semua pegawai akan mematuhinya. Selalu saja ada kesempatan untuk menyeleweng dari peraturan yang berlaku. (ASN CPNS / AN)