Kemenpan-RB Bentuk Kabinet Ramping

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi BIrokrasi Azwar Abu Bakar mengungkapkan akan pentingnya perubahan pola pikir yang mempunyai dasar tentang keberadaan kelembagaan pemerintahan saat ini. Beliau akan meningkatkan perlunya pembentukan kabinet yang ramping.

Pada kesempatan Rakornas Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Azwa Abu Bakar mengatakan setiap urusan di empat puluh enam urusan pemerintahan harus dipahami dengan matang sehingga akan terbentuklah kementerian. Pada saat ini Kemenpan-RB tengah membutuhkan penataan kelembagaan pemerintah, hal tersebut mempunyai tujuan untuk mencapai pioritas pembangunan nasional dapat berlangsung dengan efektif dan efesien.

Selain itu konfigurasi lembaga pemerintahan dalam Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II sampai saat ini masih perlu peninjauan ulang kembali. Peninjauan tersebut harus mampu menjawab beberapa pertanyaan, apakah konfigurasi ini dapat menyesuaikan dengan menyusun startegi yang bisa terpakai dalam jangka waktu lima tahun ke depan, apakah perlu perubahan serta perlunya reformasi.

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, dapat dijawab dengan cara mempertimbangkan tantangan yang akan terjadi serta tujuan yang ingin di capai dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM), sudah saatnya Presiden baru yang akan menjabat di negri ini untuk mempertimbangkan kelembagaan yang tepat secara fungsi sera tepat secara ukurannya.


Azwar Abu Bakar juga mengingatkan kelembagaan pemerintah merupakan sarana untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan. Oleh karena itu dalam proses penataan kelembagaan pemerintah perlu memperhatikan beberapa hal yang meliputi pembagian peranan pemerintah, lapangan pekerjaan, serta masyarakat. Selain hal itu harus diperhatikan juga mengenai tantangan utama bangsa berdasarkan mandat konstitusi dan peraturan Perundang-Undangan beserta visi dan misi presiden.

Dalam penataan kelembagaan pemerintah juga harus memperhatikan perkembangan ilmu pengetahuan teknologi serta urusan antara pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah. Setelah Pemilihan Presiden nanti salah satu kandidat yang memenangkan koalisi tersebut harus mampu mewujudkan sebagai pemimpin yang handal sehingga dapat mewujudkan kabinet yang layak diterima oleh masyarakat umum. Jangan sampai ada anggota kabinet yang melontarkan gosip-gosip mengenai sistem startegis yang dapat melemahkan satu sama lain.