Berkompetensi Menciptakan Birokrasi Bersih

Berkompetensi menciptakan birokrasi yang bersih merupakan salah satu permintaan yang di minta oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi lebih jelasnya yakni Azwar Abu Bakar. Permintaan tersebut berlaku dan di arahkan kepada setiap pemerintahan daerah yang harus menjadi motor penggerak utama atau orang yang berperan dalam menciptakan birokrasi yang bersih.

Menjadi motor penggerak reformasi birokrasi bukan satu-satunya jalan terakhir bagi setiap masing-masing pemerintah daerah dalam menciptakan peranan terbebas dari KKN. Semua Pegawai Negeri Sipil harus mempunyai rasa berkompetensi untuk mewujudkan nila-nilai yang akurat, serta mampu memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat yang membutuhkan kinerjanya.

Setelah ada penambahan, Pemerintah Daerah juga memiliki dasar komitmen yang kuat dan sudah memenuhi beberapa persyaratan seperti yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan Menpan-RB No.30 Tahun 2012 tentang pedoman pengusulan, serta penetapan dan pembinaan Reformasi Birokrasi. Setiap pemerintah daerah akan diberikan kesempatan mengajukan dokumen usulan kepada Unit Pengelola Reformasi Birokrasi Nasional (UPRBN).


Sudah banyak daerah yang telah melakukan inovasi baru yang mengarah kepada pelayanan publik, akan tetapi nyatanya tidak termasuk kedalam koridor motor penggerak reformasi birokrasi. Diantaranya seperti Kabupaten Sragen, Kota Surakarta, Kota Sukabumi, dan Kota Gorontalo. Dilihat dari kasat mata daerah yang telah disebutkan tadi telah membuktikan dirinya dengan dalih memberikan pelayanan dan manfaat yang terbaik kepada setiap masyarakatnya yang berada di masing-masin Kabupaten atau kota tersebut. Seperti Sragen dikenal dengan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang disingkat dengan istilah (PTSP). Dan Kota Surakarta yang dikenal dengan pemberdayaan pedagang kaki lima (PKL), serta kota Sukabumi yang dikenal dengan akuntibilitas kinerjanya yang selalu menjadi yang terbaik.

Sementara Kota Gorontalo dikenal dengan sistem yang menerapkan jaringan pemerintahan yang terbaik. Selain nama-nama kota yang telah disebut masih banyak kabupaten maupun kota yang selama ini ikut serta dalam kompetensi reformasi birokrasi yang menghasilkan praktik atau bukti yang terbaik dalam menjalankan kinerja pemerintahanya. Reformasi birokrasi merupakan cara yang terbaik dalam menjalankan suatu visi dan misi pemerintahan serta terbentuk lembaga-lembaga yang dirancang untuk memberikan pelayanan yang memuaskan kepada setiap masyarakat.

Akan tetapi seiring dengan perubahan yang marak terjadi sebagai dampak dari jaman era globalisasi, beberapa prinsip yang menjadi dasar pelayanan terhadap masyarakat menjadi berubah, akibatnyaa definisi mengenai penataan pemerintahan yang baik beserta sistem adminstrasinya yang sudah layak juga sudah mengalami perubahan yang lebih berbeda. Sistem yang selama ini dijalankan oleh setiap pemerintah bukan berarti tidak memiliki hasil yang positif dalam peranan terhadap masyarakat. Secara ilmiah metode ini berguna untuk menjadi sebuah oragnisasi yang baik, terutama dalam memberikan pelayanan kepada setiap masyarakat setempat.