Ratusan Honorer Banten Mengamuk

Ratusan tenaga honorer Banten mengamuk karena tak kunjung diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil. Menunggu tiga tahun untuk diangkat jadi PNS bukan waktu sebentar. Penantian panjang itu tak berbalas, lantaran Badan Kepegawaian Negara (BKN) menolak 775 honorer kategori satu yang sebelumnya berdasarkan hasil Audit Tujuan Tertentu (ATT) dinyatakan telah Memenuhi Kriteria (MK).
Akibatnya ratusan honorer K-1 mengamuk di kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Banten.

Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten , Diketahui surat keputusan Badan Kepegawaian Negara, dari 785 honorer Kategori asal Provinsi Banten yang dilakukan ATT, hanya 10 orang yang memenuhi kriteria dengan otorisasi,dan tidak memenuhi kriteria ratusan honorer kategori satu lintas instansi tiba dikantor BKD Banten, mereka datanhg bergerombol di sejumlah titik, gerombolan yang masa kerjanya terhitung lebih dari sepuluh tahun tahun itu kemudian memenuhi pelataran dan mengepung kantor Badan Kepegawaian Daerah Banten. Mereka berorasi dan meluapkan kekecewaan atas keputusan yang dikeluarkan BKN.

Para honorer itu juga mencaci maki Kepala BKD Banten dan anggota Komisi I DPRD Banten yang terkesan acuh terhadap nasib mereka selama tiga tahun terombang-ambing tanpa kejelasan. Dari koordinator honorer sudah seringkali menahan luapan emosi kawan-kawan. Bahkan tak sedikit mereka akan melakukan aksi anarkis, namun saya tahan dengan harapan baik eksekutif dan legislatif memperjuangkan hak kami. Tapi sekarang hati kami sudah hancur lebur. Sekarang terserah kawan-kawan,” ungkap Koordinator Kategori satu Banten. Sementara setengah jam aksi tanpa ada pejabat yang menanggapi, akhirnya ratusan massa mendatangi Komisi I DPRD Banten. Di sana mereka mendapati, Kepala BKD Banten tengah rapat dengan Komisi I DPRD Banten. Mereka lantas menggelar hearing dengan Komisi I DPRD Banten bersama Anwar Mas’ud di ruang rapat Paripurna DPRD Banten.

Dalam pembicaraan itu, suasana memanas dan massa sempat berteriak-teriak. Bahkan satu honorer Kategori satu perempuan sempat pingsan.

Dalam hearing, Ketua Komisi I DPRD Banten mengatakan, pihaknya sudah maksimal mengawal agar honorer K-1 Banten diangkat jadi CPNS. Terakhir, Komisi I DPRD Banten dan BKD Banten berkoordinasi ke kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) pada.Terakhir sudah koordinasi hasil ATT yang sudah diserahkan ke Kantor wilayah BKN Regional Jawa Barat.

Namun,ketua Komisi satu DPRD berjanji akan mengupayakan honorer K-1 serta K-2 dengan segera menanyakan kembali kepada BKN. Kepala BKD Banten, mengatakan, keputusan itu kebijakan pemerintah pusat. ”Suka atau tidak suka ini kebijakan pusat. Jangan ada kesan bahwa kita kurang berupaya, sekali lagi bahwa upaya kita sudah maksimal memperjuangkan honorer atau CPNS tersebut".