Unjuk rasa ini bukan untuk pertama kalinya, massa ingin bertemu dengan Pemda namun dicegah oleh aparat kepolisian. Unjuk rasa kemarin diwarnai dengan insiden-insiden kecil seperti melakukan pelemparan ke kantor gubernur dengan menggunakan gelas air minum kemasan. Pengunjuk rasa ingin menanyakan kapan pengumuman hasil tes CPNS akan diumumkan.
Menurut Menpan, hasil tes CPNS diumumkan oleh Pemerintah Daerah sehingga pengunjuk rasa melakukan hal ini. Pengumuman hasil tentunya akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah yang mendapatkan berkas dari pemrintah pusat.
Polisi tidak tinggal diam, mereka mengamankan pengunjuk rasa dan meminta agar penyampaian aspirasi dilakukan dengan cara damai.
Pemda Papua telah mengirimkan 10 peserta tes CPNS untuk bertemu langsung dengan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Azwar Abubakar dengan mengeluarkan anggaran sebanyak Rp 250 juta. Tujuan mereka adalah menanyakan kapan hasil tes untuk daerah mereka akan diumumkan. Sebab, sudah 5 bulan dari tes CPNS belum juga ada hasilnya.
Pihak Menpan tidak ingin terburu-buru untuk mengumumkan hasil tes daerah Papua. Azwar Abubakar mengatakan pengumuman hasil tes untuk daerah Papua memerlukan penanganan khusus. Pihaknya akan melakukan pembicaraan dengan gubernur, bupati/walikota se Papua untuk membicarakan mekanismenya seperti apa.
Kepala Bagian Kepegawaian Setda Mimika, Bertha Beanal, SH mengatakan, hasil seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) formasi Tahun 2013 direncanakan diumumkan serentak untuk wilayah Provinsi Papua dan Papua Barat. Bertha menganjurkan kepada peserta tes CPNS untuk tetap sabar menunggu hasil. Pemerintah memang tidak akan tergesa-gesa menyelesaikan proses verifikasi karena semuanya demi menghasilkan pegawai yang berkualitas dan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.
Jika di Papua pengumuman hasil tes membutuhkan penanganan khusus, di beberapa daerah lain pengumuman hasil tes ditunda karena banyak putera daerah yang tidak lulus tes CPNS, sedangkan peserta dari luar ada kecenderungan untuk nantinya pindah ke daerah lain. Ini menjadi kendala yang membuat pemerintah Papua meminta kebijakan dari pemerintah pusat.
Penanganan CPNS di berbagai daerah mendapatkan masalah yang tak kunjung usai. Mulai dari pendaftaran hingga hasil pengumuman diwarnai dengan hal-hal yang janggal. Kurangnya penegasan dari aturan-aturan yang telah ada namun tidak diterapkan. Sampai kapanpun masalah akan tetap ada jika aturan hanya untuk pajangan dan coretan diatas kertas semata.
0 komentar:
Posting Komentar