Dalam system komputerisasi pasti banyak yang tidak bisa, akan tetapi bila di uji kompetensi bidangnya mereka pasti lulus karena pengabdian para honorer sudah bertahun-tahun, Menpan RB mengakui kalau beberapa kepala daerah sengaja meminta langsung agar formasi pelamar umum di ganti dengan honorer K2.
Para Kepala Daerah beralasan tidak ingin didemo oleh honorer untuk pengadaan CPNS 2014, walaupun kepala daerah menolak CPNS baru, pemerintah akan melihat hasil pemberkasan NIP (Nomor Induk Pegawai), dari pemberkasan ini akan diketahui jumlah antara honorer palsu dengan yang asli.
Sebelumnya sejumlah tenaga honorer mempunyai dua pilihan, jika tiadak lulus dalam CPNS honorer K2, maka kembali mengacu pada pemberkasan honorer Kategori ke satu dan diakomodasi menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang sudah diatur dalam Undang-undang Aparatur Sipil Negara (ASN).Berdasarkan berita yang dilansir dari internet milik Kem-PAN dan RB di jelaskan bahwa Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) lalu mengumumkan kelulusan tenaga honorer K2 dari yang mengikuti seleksi di 83 pemerintah daerah yang tersebar di lima provinsi, yakni di dua kabupaten/kota di Sumatera Selatan, lima provinsi Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, dan Sulwesi Utara.
Kepala Biro Hukum, komunikasi dan informasi Publik Kem-PAN dan RB, mengungkapkan Sumatera Barat terdiri dari 20 Pemda, meliputi satu Pemprov Sumbar, tujuh pemkot dan 12 kabupaten, sedangkan Jambi terdiri atas 12 pemda, meliputi pemprov Jambi, Sembilan kabupaten dan dua pemerinatah kota. Adapun Sumatera Selatan, meliputi 16 pemda, terdiri atas Pemprov Sumsel, empat pemkot dan satu kabupaten. Sementara honorer K2 yang diumumkan dari Lampung, meliputi lima belas Pemda. Pengumuman juga dilakukan untuk k2 Sulawesi utara, yang meliputi lima belas pemda. Sebelumnya sejak 7 Februari 2014, Panitia Seleksi Nasional telah mengumumkan enam belas Kementerian atau lembaga yang bersangkutan.
0 komentar:
Posting Komentar