Birokrasi dan Sistem K2

Birokrasi dan Sistem K2 kini saling berkaitan satu sama lain. Tes K2 yang telah dilaksanakan di sebagian daerah diwarnai dengan hal-hal yang kotor. Pengangkatan guru honorer menjadi topik rutinitas tiap tahun seperti pelaksanaan Ujian Nasional. Setiap guru honorer ingin menjadi Pegawai Negeri Sipil. Keinginan itu menjadi PR bagi pemerintah, karena sekian ribu pegawai honorer menunggu nasib mereka selanjutnya.

Kepala daerah sempat bingung dengan nasib para warganya itu. Orang yang mengetahui seluk beluk daerah tersebut bisa merasakan apa yang warganya rasakan. Segala hal dilakukan untuk yang terbaik.

Karena banyaknya guru honorer yang yang tidak lulus K2 pada tiap tahunnya, Kepala Daerah prihatin dan langsung turun tangan. Hingga hal-hal licik pun dilakukan. Seperti pemalsuan syarat-syarat dan hasil tes dari Kategori 2. Bukan saja para guru dan kepala daerah yang bingung. Pemerintah pusat pun akan sama, terlebih pengadaan tes K2 bukan hal yang sembarangan dan membutuhkan biaya.

Pemalsuan data hasil dan syarat menjadi CPNS itu bisa mengotori tatanan birokrasi di Indonesia. Bagaimana tidak, kepala daerah berlaku licik maka akan menurun kepada bawahan-bawahannya.

Pemerintah membutuhkan kejujuran dan kebersihan dalam menjalankan roda pemerintahan. Keinginan untuk menjadi bersih kini terkotori dengan K2 honorer yang ingin menjadi CPNS. Bukan tidak mungkin untuk pemerintah mengangkat setiap guru honorer, namun semua dilakukan secara bertahap. Jangan gegabah dengan tindakan yang hanya akan menjerumuskan kedepannya. Pemerintah tidak mungkin membiarkan nasib para guru honorer terus tertindas. Dalam hal ini tidak mendapatkan imbalan yang sesuai dengan pekerjaannya.

Birokrasi di Indonesia terbilang semerawut dan tidak menentu. Oleh karena itu pemerintah mencoba memperbaikinya. Dalam perbaikannya ini, pemerintah menerapkan sembilan item mendasar yang harus di rubah. Di antaranya perbaikan sistem pengrekrutan PNS, sistem promosi jabatan dan peningkatan kesejahteraan PNS. Dengan adanya perubahan itu, sedikitnya bisa merubah birokrasi di Indonesia ini. Birokrasi yang dijalankan baik maka akan berdampak pada segala hal yang menunjangnya. Termasuk kesejahteraan yang menyangkut dengan nasib para PNS.

Jalur yang dilakukan oleh beberapa Kepala Daerah untuk meluluskan para guru honorer termasuk hal yang tidak wajar. Namun semua dilakukan bukan tanpa alasan. Karena takut kalau warganya melakukan demo. Sehingga kepala daerah menuntut pemerintah pusat agar semua honorer bisa diangkat menjadi PNS.

Kebingungan milik semua pihak, guru honorer, kepala daerah dan pemerintah pusat yang menangani masalah ini. Pemerintah pusat menetapkan bahwa 100% kelulusan guru honorer adalah harga mati. Salah satu Kepala daerah menambahkan, reformasi birokrasi bukan hanya hal tentang PNS, masih banyak hal lain yang perlu dibenahi. Bagaimana menyelesaikan pekerjaan lain jika masalah yang satu ini masih tertunda dan tidak ada kejelasan, hanya akan mengganggu kepada pekerjaan yang lain dan menjadi tidak maksimal.